Urusan Sampah di Pantai Panjang

Suasana di Pantai Jakat. Sejumlah pedagang menjajakan dagangan hingga ke tepi pantai/dok pribadi

Hampir di setiap akhir pekan saya mengajak keluarga menghabiskan sisa senja di lokasi wisata paling ternama di provinsi ini: Pantai Panjang. Biasanya di hari Sabtu atau Minggu.

Selain menunggu suguhan sunset, memandang pecah ombak yang silih berganti menggapai bibir pantai, lalu sesekali melirik kecilnya Pulau Tikus, kami tentu menikmati jajanan khas yang disajikan banyak pedagang di sepanjang Pantai Panjang: jagung bakar, pisang coklat (piscok), dan air kelapa muda berasa gula merah.

Lokasi yang paling sering kami tongkrongi adalah di depan lapangan sepak bola Kelurahan Berkas. Selain lebih lengang agar anak-anak bisa leluasa bermain pasir, tempat parkir kendaraan pun jarang padat.

Biasanya, sebelum berhenti di lapak langganan kami itu, kami sengaja menambah rute perjalanan. Dari rumah, kami cuci mata dulu ke arah Pantai Jakat. Sesekali hingga ke jembatan sebelum Sungai Hitam. Balik arah ke Benteng Marlborough-Sumur Meleleh-Berkas-Penurunan.

Lewat jembatan dekat Hotel Raffles kami balik arah lagi sampai menepi di pinggir lapangan bola Kelurahan Berkas.

Selama tiga tahun terakhir, saya mengamati perubahan-perubahan di kawasan wisata ini. Yang paling anyar adalah Taman Pantai Berkas. Lokasi taman yang semula semak belukar itu kini rutin dikunjungi warga.

Perubahan lain adalah bertambahnya bangunan untuk usaha. Termasuk pelaku usaha yang memanfaatkan lahan-lahan kosong di sepanjang Pantai Panjang dengan menggelar dagangan di atas kendaraan roda empat-nya atau dijejer rapi di pinggir jalan.

Namun ada satu urusan yang belum berubah: SAMPAH!

Duduklah di salah satu lapak maka mata kita akan berjumpa dengan mudah kepada benda-benda ini: botol plastik bekas air mineral, kresek, kotak rokok, bongkol jagung, dan batok kelapa. Bahkan suatu hari saya pernah menemukan botol bekas miras.

Kalau hanya duduk saja belum melihat sampah-sampah itu, ya coba lah jalan-jalan sebentar. 😄


Kita tentu bisa dengan mudah menduga asal-muasal sampah-sampah itu. Tapi perkara siapa yang harus tanggung jawab, tulisan ini tidak bermaksud menuding satu dua belah pihak.

Andai punya cukup waktu, saya ingin sekali menaksir jumlah kelapa muda dan jagung yang dipasok ke semua pedagang di Pantai Panjang. Sehingga juga bisa dihitung kubikasi sampahnya sekaligus nilai ekonomisnya.

Wisatawan bermain di bibir pantai. Sayang, jernihnya air pantai masih dinodai kotoran sampah/dok pribadi

Usai menyedot air kelapa muda dicampur gula merah, saya membayangkan pemerintah kota atau pemprov membuka kesadaran warga, terutama pelaku usaha di kawasan wisata Pantai Panjang, untuk juga menjadi pelaku atau setidaknya mendukung ekonomi hijau (green economy) atau ekonomi biru (blue economy).

Maksudnya, selain menjajakan kelapa muda, jagung bakar, atau pisang coklat sebagai sumber pendapatan, mereka juga bisa mencetak uang dari sisa-sisa atau sampah jajanan itu.

Caranya?

Tinggal mencontoh saja apa yang sudah jamak ada. Sampah batok kelapa masih bisa dimanfaatkan. Batok atau tempurungnya untuk briket atau bahan bakar memasak. Atau dijadikan bahan kerajinan tangan.

Sabut-nya bisa dimanfaatkan untuk bahan matras, kasur, jok, bahan dasar kerajinan atau hanya sekedar untuk bahan kesed di rumah.

Bongkol jagung bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, bahan kerajinan. Bisa juga untuk pakan ternak.

Kalau tidak dijual, misalnya, tempurung atau bongkol jagung mestinya bisa digunakan pedagang sebagai bahan bakar saat memanggang jagung atau piscok.

Sementara botol plastik bekas air mineral sudah jelas biasa dicari pemulung barang bekas. Tak ada salahnya jika pedagang menyediakan bak penampung sehingga sampah plastik ini tidak berserakan. Setelah penuh di bak bisa langsung dijual ke penampung barang bekas.

Sesederhana itu saja!

Selain bisa mendulang rupiah dari pengunjung dan hasil laut, sesungguhnya nelayan atau warga pun bisa mengais rupiah dengan mengolah sampah/dok pribadi

Bagian yang susah adalah memulainya. Saya kira tidak usah menunggu kesadaran pedagang. Kalau ada kesadaran itu, sudah lama beres urusan.

Maka yang harus mengambil peran adalah pemerintah.

Bukan pemerintah yang harus tiap pekan atau saban hari yang ditentukan untuk melakukan aksi-aksi bersih. Sebab aksi itu tak berdampak apa-apa. Bersih sehari, sampah datang lagi esok hari.

Menurut saya, pertama-tama pemerintah harus mampu memastikan dan meyakinkan ada pasar bagi sampah-sampah itu. Kalau perlu update informasi harga, siapa dan dimana alamat pengepul-pengepulnya. Tak cuma yang ada di dalam kota tapi juga di luar daerah.

Kemudian, memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif yang mampu mengubah sampah itu menjadi suatu produk bernilai. Termasuk mengadakan pelatihan pengolahan sampah bagi mereka dan warga agar sampah tidak lagi jadi masalah tapi berkah.

Ah, tahunya pemerintah itu. Jadi nggak perlu panjang-panjang saya tuliskan.

Soalnya tinggal mau dan komitmennya saja. Kemauan dan komitmen itu bisa diuji lewat program dan kebijakan anggaran.

Kalau mau dan komit, ya programkan dan anggarkan!

Kalau tidak mau dan komit, urusan sampah pasti tetap awet dan kian rumit, tak lekang dimakan zaman atau perubahan-perubahan.